Ditjen PAUD-DIKMAS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat

 PKBM Bina Asih - Bukan Hanya Pendidikan Kesetaraan

 PKBM Bina Asih - Bukan Hanya Pendidikan Kesetaraan

11 Desember 2018 07:31:53

PKBM Bina Asih konsisten melayani masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan masyarakat.  Lulusan Paket C dari PKBM ini banyak diserap pabrik yang ada di Purwakarta. PKBM Bina Asih, menurut pengelolanya berperan layaknya Puskesmas. Masyarakat yang datang ke PKBM harus mendapatkan solusi atas persoalan yang tengah dihadapinya. Ini artinya, PKBM harus mampu menyediakan program-program inovatif yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Didirikan tahun 2002, PKBM Bina Asih sempat berpindah-pindah lokasi. Sebelum menempati bangunan permanen di Kampung Krajan Desa Cibatu, Purwakarta, PKBM ini sudah enam kali berpindah lokasi.

“Insya Allah kami tidak akan pindah lagi. Bangunan ini sudah menjadi milik PKBM,” ujar Deni Ramdani Sumarna, Ketua PKBM Bina Asih.

Deni, demikian lelaki berperawakan kurus ini biasa disapa, menyebutkan, bangunan yang kini sudah dimiliki PKBM berpengaruh besar pada operasional lembaga. Bagi pengelola dan tutor, ini merupakan suntikan semangat.  Kepemilikan bangunan membuat dirinya dan para tutor leluasa menyelenggarakan berbagai macam program pendidikan masyarakat, tanpa harus berpikir uang sewa dan habis masa kontraknya.

Secara fisik, bangunan itu terbilang representatif. Bagian depan terdapat bangunan semacam pendopo yang biasa digunakan untuk pertemuan atau kegiatan yang membutuhkan area luas. Di dalam bangunan utama, selain kantor, juga terdapat beberapa ruang belajar dan praktik.

Lokasi PKBM ini juga cukup strategis. Jaraknya yang tidak terlalu jauh dari jalan raya membuat akses menuju PKBM sangat mudah. Posisinya terhalang pepohonan, juga membuat suasana di sekitar PKBM terasa nyaman dan tenang. Semilir angin yang mengusir hawa gerah membuat orang betah berlama-lama di PKBM.

Bukan cuma fisik bangunan yang menjadi modal PKBM ini. Soal kualitas pelayanan juga menjadi perhatian tak kalah serius. Bahkan, soal ini menjadi salah satu yang menjadi fokus PKBM Bina Asih.  Terutama menyangkut kualitas pelayanan Pendidikan Kesetaraan yang menjadi salah satu program unggulan di PKBM ini.  

Menurut Deni, dari tahun ke tahun, antusiasme masyarakat untuk mengakses program ini terus meningkat. Hal ini, salah satunya disebabkan tuntutan perusahaan yang mensyaratkan karyawan mereka memiliki ijazah setara SMA. Ini merupakan kebijakan perusahaan untuk memacu produktivitas karyawan mereka.

“Banyak perusahaan yang menerima karyawan yang hanya lulusan SD atau SMP. Ketika karyawan itu sudah lama bekerja, perusahaan mewajibkan mereka untuk memiliki ijazah setara SMA,” ungkap Deni.

Ia menambahkan, sebagai kota industri, keberadaan pabrik di Purwakarta menjadi magnet bagi pendatang dari berbagai daerah. Persoalannya, karena membutuhkan banyak pekerja, pabrik terpaksa menerima banyak karyawan meskipun hanya lulusan SD atau SMP.

Peluang inilah yang ditangkap PKBM Bina Asih. Melalui kerja sama dengan perusahaan, PKBM Bina Asih mendorong perusahaan untuk secara mewajibkan karyawan perusahaan yang belum lulus minimal SMA mengikuti Pendidikan Kesetaraan Paket C di PKBM Bina Asih. Berkat kerja sama ini, PKBM Bina Asih pun tidak pernah kekurangan peserta didik.

Selain menyelenggarakan Program Paket A, B, dan C, PKBM Bina Asih juga menyelenggarakan program lainnya, seperti keaksaraan dasar, KUM, dan KBU. “Program yang kita sediakan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” jelas Deni.

Akreditasi

Tingginya minat warga untuk mengikuti pendidikan kesetaraan, juga mendorong pengelola PKBM Bina Asih meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu yang ditempuh adalah dengan mengikuti akreditasi. Hasilnya? PKBM ini salah satu lembaga yang sudah terakreditasi di Kabupaten Purwakarta.

Deni, yang pernah menjadi Ketua Forum PKBM Purwakarta, memang sangat serius soal legalitas lembaganya. Menurutnya, akreditasi merupakan salah satu modal awal untuk mengukur diri sebagai sebuah lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat. Melalui akreditasi, pengelola bisa melihat sejauh mana kinerja mereka dalam mengelola lembaga.

“Melalui akreditasi, banyak hal yang mesti kita perbaiki. Baik manajemen lembaga maupun penyelenggaraan program,” ungkap Deni.

Bekal akreditasi ini pula yang menjadikan PKBM Bina Asih termasuk salah satu PKBM di Purwakarta yang dapat menyelenggarakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) berbasis komputer. Dengan kesiapan ini, maka tidak mengherankan, PKBM ini menjadi induk bagi beberapa PKBM di Purwakarta saat mengikuti UNPK.

“Untuk menyelenggarakan ujian, Kami sudah siap, termasuk peralatan,” ujar Deni.

Deni menjelaskan Lembaga yang sudah bisa melaksanakan UN Paket C di Purwakarta adalah lembaga yang program Paket C nya sudah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional (BAN) di antaranya PKBM Bina Asih Cibatu, PKBM Bina Warga Tegalwaru, PKBM Pelita Purwakarta dan PKBM Raharja Sukasari.

"Tidak semua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat bisa menggelar Ujian Nasional, hanya yang sudah terakreditasi saja yang boleh menggelar Ujian Nasional," tegas Deni.

Akreditasi berpengaruh pada proses administrasi yang ditempuh terutama untuk ijasah yang dikeluarkan, tahun ini bukan lagi ditandatangani oleh  Dinas Pendidikan melainkan oleh Ketua PKBM masing-masing. Sedangkan bagi PKBM yang belum terakreditasi dapat menginduk pada empat PKBM yang sudah terakreditasi.

Akreditasi ini juga menjadi rambu-rambu bagi pengelola PKBM dalam menjaga kualitas layanan. Dengan adanya akreditasi, sama artinya, setiap layanan yang diberikan PKBM harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. “Ini artinya, pengelola tak bisa sembarangan dalam memberikan pelayanan, semua harus sesuai. Paling tidak memenuhi standar minimal,” tegasnya.

Program Inovasi

Sebagai pengelola lembaga pendidikan nonformal, Deni mengaku dirinya dituntut untuk selalu jeli membaca setiap perkembangan dan juga kebutuhan masyarakat. Selain itu tentu saja kerja keras dan pemahaman yang benar tentang pendidikan masyarakat.

“Mengelola lembaga pendidikan masyarakat itu bukan hanya butuh kerja keras, melainkan juga keikhlasan. Sebab, kalau sejak awal sudah memikirkan materi, maka proses selanjutnya akan melenceng dari jalur,” terangnya.

Menurutnya, PKBM harus bisa berperan layaknya Puskesmas. Oleh karena itu, masyarakat yang datang ke PKBM harus mendapatkan solusi atas persoalan yang tengah dihadapinya. Ini artinya, PKBM harus mampu menyediakan program-program inovatif yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, banyak hal yang bisa dijalankan oleh pengelola PKBM. Namun, ia mengakui, khususnya di Purwakarta, pemahaman pengelola PKBM terhadap program pendidikan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Ia pun tak menampik, bila masih ada sebagian pengelola PKBM yang memahami PKBM hanya sebatas penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan dan hanya bergantung pada bantuan pemerintah.  

“Saya rasa inilah salah satu tantangan yang mesti dihadapi bersama-sama di Purwakarta,” ungkapnya.(****)

Semua Berita